0
0
Pemerintah di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia, terus menghadapi dilema dalam kebijakan Subsidi Energi. Subsidi ini, yang utamanya mencakup BBM dan listrik, adalah alat penting untuk Menjaga Daya Beli masyarakat, namun di sisi lain berisiko besar Mengerem Defisit Anggaran negara.
Argumen yang mendukung subsidi berfokus pada stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial. Subsidi menjaga harga energi tetap terjangkau, sehingga menekan laju inflasi dan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses kebutuhan dasar. Secara politik, kebijakan ini juga populer dan dapat menjaga stabilitas sosial.
Namun, beban subsidi energi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seringkali membengkak, terutama saat harga minyak mentah global melonjak. Besarnya dana yang dialokasikan untuk subsidi dapat menghambat investasi di sektor produktif lain seperti infrastruktur dan pendidikan, serta meningkatkan risiko defisit.
Solusi yang dicari adalah reformasi subsidi yang hati-hati, dengan mengalihkan subsidi yang tidak tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan melalui skema bantuan sosial langsung. Upaya ini bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan fiskal negara dengan perlindungan daya beli rakyat.
